Sebanyak 94 CPPPK Tahap Kedua Ikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan di Tilok MIN 2 Kediri
2 min read
Kab. Kediri (Inmas ) Sebanyak 94 Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Tahap Kedua, hari ini Sabtu (31/5) mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) yang dilaksanakan di Titik Lokasi ( Tilok) MIN 2 Kediri. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam rangkaian proses rekrutmen CPPPK di lingkungan Kementerian Agama.
Pelaksanaan SKTT dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung pukul 08.00 hingga 09.30 WIB, dan sesi kedua dilaksanakan mulai pukul 10.00 hingga 11.30 WIB. Masing-masing peserta mengikuti ujian berbasis komputer dengan pengawasan ketat dan suasana yang kondusif.
Analis SDM Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Risa Andriani, menyampaikan bahwa peserta SKTT ini tidak hanya berasal dari wilayah Kabupaten Kediri, namun juga dari luar daerah. “Peserta yang mengikuti seleksi ini berasal dari berbagai wilayah, tidak terbatas hanya dari Kabupaten Kediri. Ini menunjukkan besarnya antusiasme dan semangat para calon ASN untuk bergabung di lingkungan Kementerian Agama,” jelasnya.
Lebih lanjut, Risa menekankan pentingnya pelaksanaan SKTT dalam menjaring calon pegawai yang benar-benar kompeten di bidangnya. “SKTT menjadi instrumen strategis untuk mengukur kemampuan teknis peserta secara lebih mendalam, agar nantinya mereka siap menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan yang dilamar,” tambahnya.
Risa juga menerangkan, bahwa MIN 2 Kediri dipilih sebagai Titik Lokasi pelaksanaan SKTT karena dinilai memiliki sarana prasarana yang mendukung, kesiapan teknis yang mumpuni, serta lokasi yang cukup central dan mudah diakses dari berbagai wilayah Kabupaten Kediri. Sepanjang pelaksanaan ujian, seluruh proses berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sejalan dengan komitmen reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh Kementerian Agama.(humas)
