Kab. Kediri ( Inmas ) Kepala Kantor Kementerian Agama dari 38 Kabupaten dan Kota se- Jawa Timur, bersama seluruh pejabat eselon 4 di lingkungannya masing-masing , hari Jum’at ( 3/2 ) mengikuti kegiatan Pembinaan Moderasi Beragama dan Penandatanganan Prasasti Gedung SBSN oleh Menteri Agama RI yang berlangsung di Wyndham Hotel Surabaya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Achmad Fa’iz berserta jajaran eselon 4 ikut menghadiri acara ini. Turut hadir bersama rombongan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Kepala MTsN 9 Kediri Sunarto dan Kepala KUA Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Moh. Mudzofir , yang mendapatkan SBSN tahun anggaran 2022.
Acara pembinaan diawali dengan Sambutan selamat datang oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.Propinsi Jawa Timur Husnul Maram. Beliau melaporkan bahwa, kegiatan Moderasi di ikuti oleh seluruh pimpinan baik di lingkup Kanwil. maupun Kepala Kantor dari 38 Kabupaten dan Kota se- Jawa Timur, lengkap dengan seluruh pejabat eselon 4 masing-masing, beserta lembaga penerima SBSN.
Orang nomor satu dilingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur ini juga melaporkan bahwa, kegiatan Moderasi Beragama di Kementerian Agama Jawa Timur, maupun di Satker Madrasah sudah terlaksana dengan baik dan terukur. Oleh karenanya jika ada yang tidak mendukung maka akan ada peringatan dan tindakan yang tegas, ungkapnya.
Selanjutnya mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya ini menyampaikan bahwa, Proyek SBSN Madrasah, Kantor KUA dan Kantor PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu) di wilayahnya sudah selesai semuanya. Oleh karena itu Ia memohon Gus Menteri berkenan untuk menanda tangani Prasasti, pintanya mengakhiri sambutan.
Sementara itu Menteri Agama dalam pembinaannya mengapresiasi Kinerja Kanwil. Kemenag Jawa Timur yang dinilai cepat dan akurat dalam pelayanan.
Gusmen meminta agar seluruh ASN harus satu komando mulai dari tingkat bawah sampai Provinsi . Jika tidak siap maka cari pekerjaan yang lain, imbuhnya.
Adik kandung dari Ketua PBNU ini juga menekankan bahwa,
pelayanan yang di lakukan di Kementerian Agama haruslah benar-benar bersih, dengan mengedepankan System’ birokrasi anti korupsi.
Terkait dengan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ( BPIH ) yang akhir-akhir ini menjadi polemik di masyarakat, Gus Menteri menjelaskan bahwa, BPIH masih merupakan program perencanaan, yang masih dalam pembahasan dengan Dewan. Oleh karena itu Ia meminta agar masyarakat bersabar, dan jangan diperdebatkan dulu, biarlah nanti diselesaikan dan tunggu keputusan dari Pemerintah, ungkapnya.( Paulo/SF)
