Kantor Kemenag Kab. Kediri gelar Sosialisasi KMA 660 tahun 2021

Kab. Kediri (Inmas) Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri melalui seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU), Sabtu (19/6) bertempat diaula atas Kankemenag Kabupaten Kediri, menggelar kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan pemberangkatan haji pada penyelenggaraan haji tahun 1442H/2021M. Kegiatan ini dihadir perwakilan beberapa instansi terkait seperti Polres Kediri, Kodim 0809 Kediri, Kantor Imigrasi Kediri, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, serta Ormas Islam seperti NU, Muhammadyah dan LDII. Hadir juga  perwakilan Kepala KUA se-Kabupaten Kediri serta pengurus KBIH Kediri.

Kepala Sub bag. TU Musyadad mewakili Kepala Kantor dalam sambutannya mengatakan, sangat memahami suasana kebatinan bapak ibu Calon Jamaah haji yang untuk kedua kalinya batal berangkat ke tanah suci karena pandemi Covid 19. Kecewa dan sedih pastinya. Namun demikian, Ia percaya  para CJH yang batal berangkat akan sangat bijak memahami keputusan Pemerintah melalui Kementerian Agama. Bahwa keputusan pemerintah adalah yang terbaik. Semata-mata untuk keamanan, kesehatan dan keselamatan Jamaah Haji, ujarnya.

Sementara itu, Kasi PHU Abd. Kholiq Nawawi menyampaikan beberapa pertimbangan yang mendasari lahirnya KMA nomor 660 tahun 2021. Dinataranya bahwa, menunaikan ibadah haji wajib bagi umat islam yang mampu ekonomi dan fisik, serta terjaminnya kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah. Bahwa kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah haji,terancam oleh pandemi covid 19 beserta varian barunya. Pemerintah bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia baik dalam maupun luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi covid 19. Akibat Pandemi covid 19 dalam skala lokal dan global, pemerintah kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indoensia untuk membahas  dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji tahun 2042H/2021M. Hingga tanggal 3 Juni 2021, pemerintah Arab saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan haji tahun 1442 H/2021M, sementara pemerintah Indonesia memerlukan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelaksanaan pembinaan pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji secara aman, nyaman, tertib dan sesuai dengn syariat, ungkapnya.

Terkait dengan status jamaah haji yang batal berangakt, pria berkaca mata ini menambahkan, jamah haji yang telah melunasi  Biaya perjalanan Ibadah haji (Pipih) pada tahap pertama dan tahap kedua pada tahun 1442H/2020M, menjadi jamaah haji pada penyelenggaraan haji tahun 1442H/2021M sepanjang kouta haji tersedia. Sementara jamaah haji yang telah melunasi Bipih pada tahun 1442H/2021M dan meminta pengembalian setoran lunas Bipih, menjadi priorita melunasi Bipih pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M. Adapun bagi Jamaah yang akan mengambil kembali BIPIH pelunasan, wajib mengajukan permohonan pengambilan setoran pelunasan Bipih secara tertulis, kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabuaten Kediri dengan melampirkan; Bukti asli setoran lunas Bpih dari Bank Penerima Setoran (BPS), Foto Copy buku tabungan diperlihatkan aslinya, Foto Copy e-KTP diperlihatkan asliny, serta nomor telephon jamaah.